Beranda Maluku Utara Masuk Zona Rawan Gempa, Sekolah di Malut Harus Punya Kesiapsiagaan

Masuk Zona Rawan Gempa, Sekolah di Malut Harus Punya Kesiapsiagaan

293
0
BAGIKAN
Workshop penguatan penerapan satuan pendidikan aman bencana (SPAB) bertempat di LPMP Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara

TIDORE KEPULAUAN – Adanya pertemuan tiga lempeng tektonik besar yang terus bergeser, yakni Lempeng Australia bergeser ke utara, lempeng Eurasia ke selatan, dan lempeng Pasifik ke arah barat. Membuat Provinsi Maluku Utara (Malut) masuk dalam zona rawan bencana.

Untuk itu kesiapsiagaan dalam meminimumkan resiko bencana perlu dipelajari sedini mungkin. Apalagi bila terjadi bencana yang cukup besar maka akan berdampak pada berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan.

Di sektor ini, bencana dapat berdampak pada bangunan sekolah dan infrastruktur sekolah, termasuk siswa dan guru serta komponen sekolah lainnya yang merupakan bagian dari komunitas sekolah.

Terlebih, Maluku Utara keberadaan sekolahnya berada di wilayah 100 persen potensi rawan gempa tinggi. Hal itu yang kemudian menjadikan bangunan sekolah di Malut mengalami rawan bencana. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Dr. N Rahma Hanifa dari Pusat Mitigasi Bencana ITB saat memberikan materi pada kegiatan workshop penguatan penerapan satuan pendidikan aman bencana (SPAB) bertempat di LPMP Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Selasa (29/1).

Menurutnya, pada tahun 2017, pemerintah sudah mengeluarkan peta sumber gempa dan bahaya nasional khususnya gempa yang menyebutkan ada 295 patahan aktif dan 13 segmen //megathrust//, dan dua dari 13 segmen megathtrust ini berada di Malut.

Kepada media ini ditemui usai memberikan materi, Dr. N Rahma Hanifa menyampaikan setelah memetakan sekolah-sekolah yang ada di Malut, diketahui bahwa 100 persen sekolah berada di wilayah potensi rawan gempa tinggi.

”Artinya penduduk disini (Malut) sangat rawan gempa dan tsunami. Karena ada beberapa busur yang guncangannya sangat kuat intensitasnya 6 sampai 9,” tuturnya.

Lanjutnya, itu artinya sangat kuat dan menyebabkan orang sangat sulit berdiri, rumah bisa jadi retak, dan demikian juga bangunan sekolah. ”Sehingga dengan lokakarya ini bisa mempermudah siswa melakukan evakuasi. Kalau siswanya ditaruh berhadapan dengan pesisir, maka waktu evakuasi lebih sulit. Apalagi disini kalau gempa kuat terjadi, maka 5 sampai 10 menit tsunami bisa terjadi dengan cepat datangnya, karena dekat dengan pesisir. Maka dari itu sekolahnya harus berada di tempat aman, jika tidak memungkinkan, maka bangunan yang diperkuat,” terangnya, yang juga sebagai Humas di Pusat Studi Gempa Nasional.

Dikesempatan tersebut pula, dirinya menyarankan agar setiap sekolah yang dibangun harus memiliki akses jalan keluar yang tidak hanya satu, namun ada jalan alternatif lainnya. Disamping itu, dia juga menjelaskan, sekolah yang terdiri dari unsur siswa, guru dan komponen sekolah lainnya tersebut, perlu adanya peningkatan kesiapsiagaan komunitas sekolah yang dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan peningkatan kesiapsiagaan dari komponen sekolah, seperti bangunan dan infrastruktur lainnya.

“Sekolah juga harus memiliki SOP yang jelas, pembagian tugas guru yang jelas dan guru harus memahami bagaimana memandu siswanya ketika bencana,” jelas Dr. N Rahma Hanifa yang juga merupakan tenaga ahli Seknas SPAB tersebut.

Sementara itu, Jamjam Muzaki, dari Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus, Kemendikbud, mengatakan bahwa, workshop ini melibatkan perwakilan dari dinas pendidikan maupun Kemenag Kabupaten/Kota yang ada di Maluku Utara. Dengan tujuan agar mereka memahami urgensi pendidikan itu aman dari bencana dan mampu mengimplementasi setiap kebijakan di masing-masing daerah.

”Dengan membentuk pelatihan-pelatihan di sekolah dan sebagainya. Kegiatan ini tujuan awalnya adalah memberi penguatan dari sisi urgensi terjadi bencana alam. Kami juga menyediakan data-data pendukung terkait dengan data risiko sekolah,” tambahnya.

Selain itu, kata dia pula, workshop itu akan membuat semacam rencana aksi terkait kegiatan apa saja yang nanti dilakukan di setiap sekolah pasca workshop. Dengan begitu, masing-masing sekolah di Malut dapat memahami dan bisa tanggap terhadap setiap bencana.

“Malut ini risiko tinggi terhadap bencana, jadi ini yang kita harus siasati. Kita sudah buat pendataan, tinggal nanti rekomendasinya apa yang harus kita lakukan,” tandasnya. (SS)