TIDORE KEPULAUAN – Pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepuluan menemui penjabat wali kota Tidore Kepulauan, Ansar Daaly di ruangannya di lantai dua kantor wali kota Tidore Kepulauan, Senin, 28 September 2020.
Kedatangan pihak KPU Kota Tidore yakni, Abdullah Dahlan (Ketua), Abjan Kasim (Kadiv Sosdiklih, Parmas dan SDM) dan Hasyim Sehe (Sekretaris) disambut langsung Ansar Daaly yang bertugas pada hari pertama itu, setelah dilantik Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba akhir pekan kemarin.
“Situasi seperti (Pilkada) ini harus saling bersilaturahmi,” ucap Ansar yang didampingi Kabag Humas, Setda pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Azis Hadad, saat menyambut kedatangan pihak KPU Kota Tidore.
Pertemuan itu membicarakan soal tahapan dalam pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tidore Kepulauan 2020.
Pertama, Abdullah Dahlan menjelaskan jadwal dan zona kampanye yang dibagi menjadi 3. Ia kemudian menyerahkan lembaran jadwal kampanye kepada Pj wali kota.
“Waktu kampanye berlangsung 71 hari, 3 pasangan calon berkampanye pada setiap zona yang ditentukan selama 8 hari, pada minggu terakhir, masing-masing hanya mendapat 6 hari saja,” jelas Abdullah.
Selanjutnya, yang dibahas adalah terkait debat paslon yang rencananya dibuat KPU di aula Nuku kantor wali kota Tidore Kepulauan.
Penyampaian itu langsung direspon Ansar Daaly. Mantan Kalaksa BPBD Kota Tidore Kepulauan era Achmad Mahifa itu menyarankan agar debat disiarkan langsung oleh tv kabel, sehingga masyatakat yang tidak bisa datang ke tempat debat karena pembatasan orang disituasi Covid-19 bisa menyaksikan dari rumah.
“Saya juga sarankan agar waktu debat diperpanjang, sehingga penyampaian visi-misi kandidat bisa lebih komprehensif,” pintanya.
Pertemuan yang berlangsung dari pukul 16.05 WIT itu juga membahas terkait penertiban alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang baru digelar tadi pagi sekira pukul 10.00 WIT.
Hal urgen dibahas dalam pertemuan itu adalah netralitas Aparatur Sipil Negara. Apalagi kata Abdullah, kota Tidore Kepulauan disebut urutan pertama kasus keterlibatan ASN pada momen Pilkada.
“Prinsipnya, saya mendukung (KPU) dalam menyelenggarakan Pilkada ini, tugas saya sebagai penjabat wali kota ini termasuk menjaga netralitas ASN,” ucapnya.
Selain itu, Abjan Kasim menyampaikan terkait sosialisasi tahapan pemilihan yang gencar dilakukan oleh KPU dengan memanfaatkan sejumlah sarana. Seperti di masjid setelah shalat Jumat dan di gereja setelah ibadah Minggu.
Ansar merespon itu dengan menyampaikan rencananya yang akan turun ke kelurahan dan desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dan menjaga kestabilan situasi dan kondisi dalam pemilihan kepala daerah tahun ini.
“KPU bisa juga ikut bersama-sama kami turun sosialisasikan partisipasi di masyakat, tadi Bawaslu juga bilang akan ikut bersama-bersama,” pintanya.
Pertemuan yang berlangsung hingga pukul 17.00 WIT itu diakhiri dengan foto bersama. (Hms/SS)
