TERNATE – Provinsi Maluku Utara, merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang paling sedikit menerima kartu pra-kerja dengan jumlah 13.500 orang, dari kuota yang ditetapkan 800.000 ribu orang, jumlah tersebut, merupakan jumlah yang terdaftar dari pendaftaran pra-kerja gelombang 1 hingga gelombang 10.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Pra-Kerja, Denni Puspa Purbasari kepada wartawan usai melakukan Desiminasi Kemajuan Pelaksanaan Program Kartu Pra-Kerja di Muara Hotel menjelaskan, Dari Gelombang I hingga X, Kartu pra-kerja telah merengkuh dan melayani Indonesia secara digital ada 5.597.179 penerima Kartu Pra-kerja yang tersebar di 34 provinsi pada 514 kabupaten dan kota di tanah air.
“Dari jumlah 5,5 juta penerima manfaat itu, Provinsi Maluku Utara termasuk dalam 4 besar daerah dengan peserta kartu pra-kerja paling sedikit. Padahal, pada setiap gelombangnya tersedia kuota untuk 800 ribu penerima Kartu Pra-kerja dari Sabang sampai Merauke,” ungkap Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Pra-Kerja, Denni Puspa Purbasari Senin 19/10.
Direktur pelaksana kartu pra-kerja beralasan, minimnya penerima kartu pra kerja di provinsi Maluku Utara karena yang memenuhi persyaratan yang bukan SMA, bukan sedang kuliah, bukan penerima Bansos dan bukan ASN.
“Maluku Utara hanya menjaring 13.500 penerima Kartu Pra-kerja, atau berada pada posisi ketiga di bawah Papua Barat (6.600 penerima Kartu Pra-kerja), dan Papua (10.500 penerima Kartu Pra-kerja). Sementara itu, Kalimantan Utara ada di posisi keempat dengan menggaet 27.300 penerima Kartu Prakerja,” kelas Direktur Pelaksana.
Untuk itu, dari manajemen pelaksana akan secara bertahap akan mengunjungi provinsi-provinsi ini untuk kemudian melakukan konsultasi apa yang bisa kita lakukan kolaborasi bersama supaya pada tahun depan atau nanti kalau memang ada pembukaan kartu pekerja ke 11 akan dibuka lebih banyak dan akan diprioritaskan adik-adik dari 4 provinsi ini yang mendaftar karena semakin mengerti apa yang harus dilakukan.
Denni Puspa juga membeberkan ada sekitar 350.000 peserta kartu pra kerja dari 1 sampai 8 di seluruh Indonesia yang dicabut kepesertaannya karena setelah ditetapkan lebih dari 1 bulan belum juga memberi pelatihan atau belum mengambil pelatihan, sehingga diputuskan atau dicabut kartu kepesertaan mereka.
“Ini kan kasihan karena di satu sisi ada yang ingin mendapatkan kartu pra-kerja tapi belum dapat kesempatan, yang lain sudah diberikan kesempatan kok tidak segera memanfaatkan ini apa namanya keputusannya bukan di kami, tetapi itu ada di komite, untuk itu kita berdoa dan berharap semoga keputusan itu segera dibuka lagi pada tahun 2021,” beber Denni.
Sementara itu, persebaran penerima kartu pra-kerja di 10 kabupaten kota, di Maluku Utara, Kota Ternate sebanyak 4.603, Kabupaten Halmahera Utara 1.882, Kabupaten Kepulauan Sula 1.420, Kota Tidore Kepulauan 1.322, Kabupaten Halmahera Selatan 1. 052, Kabupaten Pualu Taliabu 959, Kabupaten Pulau Morotai 846, Kabupaten Halmahera Barat 801, Kabupaten Halmahera Timur 479, Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 234. (HI)
