Beranda Maluku Utara Sekprov dan Sepuluh Kepala Daerah di Maluku Utara Serahkan LKPD

Sekprov dan Sepuluh Kepala Daerah di Maluku Utara Serahkan LKPD

3527
0

SOFIFI – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsudin Abdul Kadir, mewakili Gubernur Maluku Utara resmi menyerahkan dokumen Laporan Keuangan Provinsi Maluku Utara, kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Maluku Utara Marius Sirumapea pada acara penyerahan Laporan Keuangan Unaudited tahun anggaran 2022 oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se Maluku Utara di aula rapat kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara di Ternate, Jumat, 31/03/21.

Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2022 dimulai dari Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara dan diikuti oleh masing-masing kepala daerah Kabupaten dan Kota se-Maluku Utara.

Usai menerima semua penyampaian dokumen Laporan Keuangan, Kepala Perwakilan BPK Malut dalam sambutannya menjelaskan sesuai dengan pasal 56 ayat 1 dan 3 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara disebutkan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh kepala daerah baik provinsi Maupun kabupaten dan kota agar data-data yang diperlukan dalam melakukan audit nanti dapat disiapkan.

“Saya meminta kepada seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota agar disiapkan data-data yang diperlukan dalam melakukan audit nanti”, kata Marius dalam sambutannya.

Ia juga menekankan bahwa opini bukan dari BPK namun sesungguhnya dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah itu sendiri karena BPK hanya mengaudit laporan yang disajikan oleh Pemerintah daerah.

“Opini itu ada pada bapak dan ibu semua dan kami hanya mengaudit raporan dan nati kita lihat terkait dengan regulasinya”, tambah Marius.

Hadir dalam penyerahan tersebut, Bupati Halmahera Barat James Uang, Bupati Halmahera Timur Drs. H. Ubaid Yakub, MPA, Bupati Halmahera Tengah Ikram Sangaji, Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik, Bupati Halmahera Utara Frans Manery, Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus, Bupati Pulau Morotai M. Umar Ali, Walikota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim, Wakil Walikota Ternate Jasri Usman dan Wakil Bupati Kepulauan Sula M Saleh Marasabessy serta para Sekda dan Sekot, para kepala BPKAD dan Inspektur se Kabupaten dan Kota Se Maluku Utara.(Adpim/ZM)