TIDORE KEPULAUAN – Menindaklanjuti keluhan warga Rum Balibunga yang terdampak debu batubara dari aktivitas PLTU, Wali Kota Tidore Kepulauan H. Ali Ibrahim, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan menemui pimpinan PT PLN Pusat di Jakarta, Selasa (15/1) siang.
Kedatangan wali kota di kantor Pusat PT PLN ini diterima oleh Direktur SDM PT. PLN Muhammad Ali, Direktur Regional Maluku Papua Ahmad Rofik, Executive Vice presiden Pengembangan Regional Maluku Papua Eman Prijono, Executive Vice presiden Konstruksi Regional Robert Purba dan beberapa petinggi lainnya. Sementara itu Walikota didampingi Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Anas Ali bersama Wakil Ketua DPRD Mochtar Djumati, turut hadir dalam pertemuan tersebut kepala PLN Cabang Ternate M. Saiful Ali dan perwakilan dari PLTU Tidore mengadakan pertemuan dengan PT. PLN Pusat di Ruang Rapat Direksi Lt. 8 Kantor PT. PLN (Persero) Pusat, Jakarta.
Pertemuan ini menindaklanjuti pertemuan Pemerintah Daerah Kota Tidore, Kepulauan, warga Kelurahan Rum Balibunga dengan pihak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tidore, terkait keluhan masyarakat Rum Balibunga tentang gangguan akibat polusi (debu batu bara) yang dihasilkan oleh PLTU Tidore yang dinilai sangat membahayakan warga.
Pihak PT. PLN menyambut baik harapan Pemerintah Kota Tidak Kepulauan tentang relokasi yang diusulkan, akan tetapi PT. PLN juga akan mengambil langkah untuk membangun penangkalan debu batu bara tersebut diantaranya :
1. Pembangunan Paranet untuk menangkap debu batu bara dan menanam pohon bambu sepanjang pembatas pagar yang akan dibangun akhir Januari dan selesai bulan Februari 2019.
2. Membuat cold shelter batu bara sistem tertutup.
3. penambahan alat filter cerobong asap.
4. Kerjasama dengan puskesmas setempat untuk kesehatan bagi masyarakat & karyawan PLTU yang terkena dampak.
5. Melakukan kerjasama dengan universitas untuk melakukan kajian dan selanjutnya jika hasilnya masih sama baru dilakukan relokasi.
Direktur Regional Maluku Papua, Ahmad Rofik menjelaskan, adapun penyebab terjadi keterlambatan fasilitas PLTU karena kurangnya anggaran dan baru pada tahun 2019 saat ini akan diturunkan dan di bangun secepatnya bulan januari ini,” jelas Ahmad Rofik.
Sementara itu wali kota H. Ali Ibrahim bersama Ketua DPRD Anas Ali, mengingatkan agar PT. PLN segera merealisasikan upaya-upaya yang telah disampaikan ini, karena kalau tidak Pemkot Tidore bersama DPRD akan menbawa permasalahan ini ke DPR RI. (Hms/SS)
