TOBELO – Pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Halmahera Utara, Selasa (30/04) sore tadi, diwarnai dengan aksi interupsi dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrat.
Kedua partai ini berdalih, KPUD Halut harus menunda jalannya pelaksanaan pleno. Alasannya, pelaksanaan pleno di tingkat kecamatan Tobelo belum usai. “Harusnya yang namanya pleno, harus menghadirkan semua pihak termaksud penyelenggara tingkat kecamatan. Tapi ini lain, masakan PPK Tobelo belum usai melaksanakan pleno kecamatan, lalu pleno tingkat KPUD sudah mulai. Saya minta agar diskorsing sejenak”, kata Heri Hioromu, salah satu saksi dari Partai Golkar dengan nada tegas.
Sama halnya dengan Heri, saksi dari Partai Demokrat, Porda Amana juga menyinggung persoalan untung rugi. “Kalau ini masih kita lanjutkan, maka yang diuntungkan ada Calon Legislatif (caleg ) yang kalah. Saya ingatkan, jangan sampai hal ini terjadi,” singgung Porda.
Ketua KPUD Halut, Mukhlis Kharie dalam pernyataannya kepada para peserta rapat pleno mengatakan, agar pleno ini tetap saja dilanjutkan. Menurut dia, kebimbangan dan keraguan akan dipertanggungjawabkan nanti. Intinya bagi dia, KPUD Halut akan melaksanakan pleno sesuai dengan isyarat undang-undang yang berlaku.
Sekedar diketahui, pleno rekapitulasi tingkat KPUD, berlanjut terus. Seakan tidak mau kalah dengan argumen para saksi, sampai berita ini naik tayang, pihak penyelenggara baru menyelesaikan 1 kecamatan yakni, Tobelo Timur. (Enold)
