MALUKU UTARA -Untuk mencegah kecurangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara menerjunkan 4.650 petugas pengawas ke TPS yang tersebar di Maluku Utara.
4.650 personil tersebut terdiri dari 50 personil Bawaslu Malut, 152 personil Bawaslu kabupaten kota, 1.010 personil pengawas kecamatan, 1.032 personil pengawas Kelurahan Desa, dan 2.406 personil pengawas TPS.
4.650 personil pengawas tersebut akan mengawasi 2.406 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di delapan Kabupaten Kota, di Provinsi Maluku Utara.
Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Muksin Amrin kepada wartawan memaparkan tingkat kerawanan dan kecurangan pada saat pencoblosan nanti sangat tinggi, sehingga perlu diterjunkan personil pengawasan untuk mengawasi jalannya pencoblosan.
“Untuk Mencegah kecurangan di tempat pemungutan suara (TPS) seperti memanfaatkan kertas suara sisa, mobilisasi massa untuk mencoblos, serta politik uang, maka kami menerjunkan personil untuk melakukan pengawasan,” jelas Muksin kepada wartawan Senin 7/12.
Muksin mengatakan, untuk TPS yang dianggap rawan atau berpotensi terjadi masalah, Bawaslu akan melakukan pengawasan berlapis. Artinya, di TPS rawan itu akan di backup oleh Pengawas Kelurahan Desa, Panwas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi Malut.
“Kami sudah lebih dulu menerjunkan tim di Kabupaten Pulau Taliabu karena letak geografisnya jauh. Kemudian Kabupaten Kepulauan Sula diberangkatkan Senin malam (7/12). Sementara Kabupaten Kota lain akan diterjunkan pada H-1 jelang pemungutan suara atau hari ini (8/12),” kata Muksin.
“Ada juga yang baru akan diturunkan pada hari H pemungutan suara setelah pencoblosan. Prinsipnya seluruh TPS di delapan kabupaten kota tidak luput dari pengawasan karena personil kami banyak, dan kami siap melakukan pengawasan,” ujar Muksin.
Muksin juga mengatakan, TPS yang memiliki tingkat kecurangan tinggi adalah TPS yang berda dekat dengan calon Blbupati atau calon walikota, untuk itu kita akan melakukan pengawasan ketat.
“Sejak H-3 seluruh personil Bawaslu sudah melakukan apel siaga dan patroli, dengan mengecek dari lorong ke lorong untuk mencegah potensi politik uang. Karena menurutnya H-3 berpotensi terjadi politik uang atapun konsolidasi massa secara diam-diam,” kata Muksin.
Namun begitu, sampai hari ini, kami belum menerima laporan adanya dugaan kegiatan yang mengindikasikan pengumpulan massa ataupun dugaan politik uang,” tandas Muksin. (HI)
