TERNATE – Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan dengan pertumbuhan positif sebesar 16,40 persen. Sebagaimana yang ditargetkan pada RKPD tahun 2021 sebesar 9,01 persen, sehingga capaiannya melebihi 128 persen dari target.
Hal ini disampaikan yang mewakili Gubernur dalam pembukaan Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2023, di Gamalama Ballroom Sahid Bela Hotel, Senin (18/04/22).
“Kenaikan pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang mengalami pertumbuhan tertinggi sementara dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri.” Ungkap Sekprov.
Lanjut Sekprov, Pertumbuhan ini telah memperlihatkan terjadi perubahan struktur ekonomi daerah yang signifikan, dimana peran sektor primer, pertanian dan kelautan perikanan telah bergeser digantikan Industri Pengolahan dan Industri Pertambangan dan Penggalian, sebagai kontributor terbesar.
“Sehingga hal ini memberikan tantangan khas untuk bagaimana mengelola momentum pertumbuhan yang tinggi menjadi pertumbuhan yang berkualitas, ke depan.” Kata Samsudin.
Selanjutnya, IPM Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan dari 68,49 poin tahun 2020, naik menjadi 68,76 pada tahun 2021, dimana semua komponen pembentuk IPM mengalami kenaikan.
Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, terlihat bahwa aspek pengeluaran perkapita, masih terlihat kesenjangan yang cukup menyolok dengan rata-rata nasional, sehingga diperlukan upaya-upaya yang terukur dalam rangka menaikan daya beli masyarakat.
Selain itu, capaian makro berikutnya adalah tingkat pengangguran Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan dari 5,15 persen menjadi 4,71 persen. Meskipun demikian kita masih diperhadapkan pada proporsi tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami perubahan ke arah peningkatan proporsi pada sektor industri pengolahan.
“Sehingga diperlukan program inovatif untuk memberikan penguatan tenaga kerja milenial terhadap sektor pertanian.” Ujar Samsudin.
Dalam pembukaan RKPD Tahun 2023 itu, Sekprov juga menyampaikan penduduk miskin pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 6,97 menjadi 6,38 persen pada periode September. Capaian ini di bawah rata-rata nasional, namun demikian perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk lebih mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan ke depan.
Indeks rasio gini mengalami penurunan dari 0,33 menjadi 0,30 poin, memperlihatkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang membaik.
Untuk itu, Tahun 2023 nanti merupakan tahun ke-4 dari RPJMD. Penajaman strategi dan arah kebijakan sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur, yang telah dijabarkan dalam rancangan rencana kerja Pemerintah Provinsi tahun 2023. (HI)
