TERNATE – Wakil Gubernur Maluku Utara yang juga sebagai Ketua TPPS Provinis Maluku Utara, Ir. Al Yasin Ali secara resmi membuka rapat koordinasi TPPS Kabupaten/Kota Se-Maluku Utara ditandai dengan pemukulan gong, bertempat di Red Star Resto, Kamis (23/2/23).
Wagub dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah terus berkomitmen untuk membebaskan generasi muda Indonesia dari stunting. Untuk Maluku Utara sendiri prevelensi stunting dari 26,04 persen di targetkan turun menjadi 14 persen sebelum tahun 2024.
“Semua TPPS harus terus berkomitmen dan berkolaborasi sesuai perannya untuk melakukan berbagai upaya dengan fokus pada lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting,” ungkap Wagub.
Peran pemerintah daerah dan desa tentu menjadi ujung tombak dari penanganan stunting. Terlebih untuk pemerintah kabupaten/kota, desa dan kelurahan.
Peran pemerintah dari tingkat bawah ampai atas sangat stratgis karena menjadi pihak yang lebih dekat dan bersentuh langsung dengan masyarakat dilevel akar rumput sehingga aksi nyata menekan penurunan stunting,” ujar Wagub.
Ia katakan, bahwa saat ini ada 7 Kabupaten/Kota, yakni Kota Ternate, Kota Tidore, Kab Pulau Taliabu, Kab. Halbar, dan Kab. Halut, Kab. Halsel, Kab. Haltim, yang secara perlahan-lahan menurunkan angka stunting di masing-masing daerah, kelima daerah ini tentunya telah bekerja dengan keras untuk mencapainya.
“Atas nama pemerintah provinsi Maluku Utara saya sangat mengapresiasi dan berharap diseluruh wilayah kab/kota dapat melaukakan hal yang sama agar tujuan kita untuk menurunkan angka hingga 14 persen bisa tercapai pada tahun 2024 nanti,” harap Wagub.
Sementara itu Kepala BKKBN RI, Dr.Hasto Wardoyo,Sp.OG. yang juga Ketua pelaksana percepatan penurunan stunting nasional. dalam pemaparannya mengatakan bahaw sesuai dengana araha Presiden Jokowi terkait percepatan penurunan stunting yakni kualiatas keluarga dan kualitas SDM itu menjadi kunci bagi negara kita untuk berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain, sehingga sinergitas antara kementrian dan lembaga, Pemda, Bakes, TNI/Polri, dan swasta merupakan sesuatu yang sangat penting sekali.
“Jumlah penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh generasi muda, yang baru berkeluarga dan akan berkeluarga tahun 2025-2035 adalah puncak bonus demografi. Oleh karena itu harus disiapkan sehingga saat indonesia emas yang muncul adalah keluarga yang sehat, produktif, dan memiliki kualitas. Ditangan merekalah nasib bayi yang baru lahir maupun yang akan lahir kedepannya,” kata Hasto.
Ia katakan, Keluarga harus mengubah mindset dalam mengasuh dan memberi asupan gizi bagi balitanya, tidak perlu mahal karena banyak sumber pangan di lingkungan, asupan satu telur satu hari cukup untuk memenuhi protein hewani anak-anak di fase 1000 hari pertama kehidupan. Apa lagi diberikan ikan lele, misalnya. Jadi hal inilah menjadi dasar perlunya perubahan mindset sebuah keluarga.
“Tren dan target penurunan angka stunting di indonesia tahun 2020-2024, laju penurunan stunting per tahun menuju pada angka 14 persen, di tahun 2024=3,4 persen. Penurunan angka stunting 5 tahun lalu di angka 37 persen sudah turun menjadi 27,6 persen di tahun 2019, target di tahun 2024 nanti itu14 persen, dan telah di desain konsoliadasi anggaran dan programnya,” terang Hasto.
Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi yang didalamnya memuat pengukuran prevelensi stunting merupakan pilar kelima dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Kegiatan ini juga di rangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang berhasil menurunkan angka prevelensi stunting sesuai hasil survei status gizi indonesia oleh Wagub Maluku Utara selaku Ketua TPPS Prov Malut.
Turut hadir, Forkopimda Malut, Walikota Ternate, Wakil Bupati Halsel, Wakil Bupati Haltim, Wakil Buapti Taliabu, Kepala BKKBN Prov Malut, Kakanwil Agama Malut, Kakanwil Kab/Kota, Kepala BKKBN Kab/Kota, serta tamu undangan lainya. (Adpim/ZM)
