Gamalamanews.com – TERNATE, Walikota Ternate Dr H Burhan Abdurahman, SH MM, atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate kembali memperoleh penghargaan atas kinerja Pemkot dibawah kepemimpinan Burhan Abdurahman dan Abdullah Taher.
Penghargaan yang diperoleh, Pemkot Ternate itu di bidang pengelolaan keuangan daerah yang diberikan oleh Universitas Gajah Mada (UGM), dimana Pemkot Ternate mendapat nilai terbaik dalam mengelola keuangan daerahnya untuk kategori transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Kota Ternate merupakan satu-satunya daerah yang mendapat nilai terbaik di regional Maluku-Maluku Utara.
Penghargaan ini diberikan ke Pemkot pada Kamis (7/9) kemarin di Gedung Graha Sabha Pramana UGM.
Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri Hamdani, didampingi Kepala Prodi Magister Akuntansi FEB UGM, Prof. Dr. Abdul Halim kepada Walikota Ternate, Burhan Abdurahman.
Penghargaan yang diberikan ke Walikota Ternate ini bersamaan dengan kegiatan Seminar Nasional dan Peluncuran Indeks Keuangan Daerah dengan tema, “Pengelolaan keuangan daerah : dari WTP menuju pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan”.
Kegiatan ini, juga dalam memperingati Dies Natalis FEB UGM yang ke-62 dan Dies Natalis Maksi UGM yang ke-15. Dan dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni Dr. Paripurna.
Walikota Ternate Burhan Abdurahman usai menerima penghargaan mengatakan, penghargaan ini diterima setelah pihak UGM melakukan survey secara diam-diam ke daerah terhadap kinerja keuangan di seluruh Indonesia, sehingga penghargaan yang diterima ini akan memberikan motivasi kepada Pemkot Ternate untuk terus lebih meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kinerja keuangan ini terus berkembang dia tidak statis dan perkembangannya sesuai dengan tuntutan perkembangan pembangunan oleh karena itu kita dari waktu ke waktu terus memperkaya wawasan dari pada sumber daya pengelola keuangan,” katanya.
Untuk itu, di tahun depan, kata Walikota, pihaknya akan memberikan pemahaman dan menambah wawasan kepada aparat pengelola keuangan agar tidak tertinggal, karena dari opini WTP menunju keuangan yang sehat dan transparansi, harus pengelolaan keuangan daerah lebih berkualitas, dimana Rp 1 yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan dan seluruh program kegiatan yang dilakukan juga harus dipahami sampai pada outcome, karena saat ini masih output. “Kalau outcome kita harus lebih memastikan dalam perencanaan anggaran itu betul-betul memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu ketika selesai langsung masyarakat bisa merasakan hasilnya”, jelasnya.
Dikatakannya, dalam pengelolaan anggaran tidak sebatas pada konsep tapi juga implementasi, meski itu sejak awal sudah menjurus kesitu namun kadang tidak seperti itu.
Walikota dua periode itu lantas mencontohkan Dinas Perhubungan kalau hanya membangun jembatan tapi tidak disingkronkan dengan Dinas PU untuk membangun jalan maka masih harus menunggu tahun berikut baru bisa ada jalan sehingga yang dibutuhkan koordinasi setiap instansi pemerintah agar pengelolaan keuangan daerah tepat sasaran.
Walikota berjanji, setelah dirinya kembali ke daerah mulai tahun ini akan merubah pola pengusulan APBD, dengan lebih memperdalam kegiatan yang nantinya diakomodir dalam APBD, hal ini agar dapat diketahui anggaran yang diusulkan oleh SKPD dan menghindari anggaran yang sebenarnya tidak perlu di cantumkan.
“Dan ini saya akan pimpin langsung, jadi saya akan turun ulang jadi kepala keuangan lagi agar supaya transparan, sehingga kualitas anggaran kita di 2018 itu harus lebih baik. Dan kita akan lakukan terobosan baru antara lain waktu pembahasan tingkat SKPD juga sehingga anggaran itu tepat sasaran dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat” pungkasnya.
