Beranda Halmahera Barat Pemda Halbar Pasrah Kehabisan Anggaran?

Pemda Halbar Pasrah Kehabisan Anggaran?

456
0
BAGIKAN

JAILOLO – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) nampaknya, pasrah dengan keuangan daerah yang sudah dalam kondisi krisis.

Hal ini dibuktikan dengan tidak bisa di bayarnya anggaran operasional milik aparatur desa se-Kabupaten Halbar yang melekat di Anggaran Dana Desa (ADD).

Hingga memasuki triwulan ke empat ini, pemerintah belum juga membayar anggaran Operasional Desa, Karena itu, puluhan kades yang tergabung dalam Asosiasi Perhimpunan Desa Indonesia (APDESI) kabupaten Halbar, Senin (20/11/17), Kembali mendatangi Kantor Bupati.

Kedatangan puluhan Kades yang dipimpin langsung, Rustam Fabanyo, selaku ketua Apdesi, langsung disambut, Sekertaris Kabupaten, Syahril Abd. Razak, didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Ismail Arifin, Chuzaemah Djauhar dan Asnath Sowo, selaku kepala DPMD, melakukan tatap muka yang dengan puluhan kepala Desa yang berlangsung di ruang rapat Sekkab.

Pertemuan ini sempat tegang, ketika Rustam, selaku ketua Apdesi, menegaskan jika kedatangan mereka, hanya ingin hak mereka segera dibayar oleh Pemkab.

“Kedatangan kami kesini karena memang, sudah dalam kondisi emergency, makanya sudah tidak ada lagi toleransi. Karena itu, uang operasional kami harus dibayar pada hari ini juga”, tegas Rustam.

Lanjut Rustam, “Bupati sudah menginstruksikan untuk dibayar, begitu juga dengan Wakil, akan tetapi, tidak dibayarkan juga, kami ini bukan anak kecil yang datang untuk minta uang jajan. Ingat, kami ini Pemerintah Desa (Pemdes), selaku garda terdepan dalam menidakalanjuti program Pemkab,” ujar Rustam.

Rustam juga mengatakan, tidak dibayarnya anggaran operasional yang melekat di ADD, membuat pelayanan di desa, nyaris lumpuh.

“Torang sampe berhutang di kios, bahkan listrik kantor desa pun terancam diputus oleh pihak PLN, apakah model pengelolaan keuangan seperti ini,” sesal Rustam.

Rustam bahkan menyebutkan, dana operasional yang tak kunjung dibayar Pemkab, sudah memasuki triwulan terakhir. “Makanya, apapun alasannya, hari ini juga untuk triwulan I, sebesar Rp 2 miliar lebih, harus dibayar Pemkab”.

Menggapi tuntutan puluhan Kades, Sekab, Syahril lantas mengaku jika kondisi keuangan saat ini, tidak cukup untuk membayar hutang atau ADD untuk 2017.

“Kalau sudah ada, kenapa kita harus tahan, tapi memang, uangnya tidak ada, kondisi keuangan saat ini sangat kritis. Makanya, yang bisa dibayar, hanyalah rapel gaji, sebesar Rp200 juta lebih,” aku Sekab.

lanjut Syahril, alokasi ADD yang bersumber dari DAU, telah digunakan untuk membayar, sisa hutang belanja di tahun 2017.

“Jadi kita minta waktu, 10 hari kedepan, sambil menunggu alokasi anggaran, baik dari pusat maupun provinsi, karena memang kondisi keuangan kita tidak memungkinkan,” aku Sekab.

Tidak hanya itu, Sekab juga pesimis dan tampak pasrah, ketika berhadapan dengan puluhan Kades. “Jadi tidak bisa dipaksakan, untuk hari ini”, tutur Sekab.

“Jadi kalo ngoni mo bakar kantor, silahkan, mau obrak-abrik, silahkan, asal jangan sampai main tangan saja,” cetus Sekab, pasrah.

Pernyataan Sekab ini, langsung direspon sejumlah Kades. “Jadi khusus kegiatan yang dialokasikan melalui ADD di tahun 2017, tidak usah kita cantumkan lagi dalam baliho, karena memang, penyerapannya nol persen,” kata Idris Gula, Kades Jailolo Selatan.

Perdebatan yang sempat berlangsung lama, akhirnya memunculkan sebuah kesepakatan, antar Pemkab dan Apdesi. Dimana menyatakan jika, pembayaran biaya operasional, khusus triwulan I dan II dengan besaran nilai, mencapai Rp5 miliar lebih, akan dipenuhi Pemkab, dalam jangka waktu 10 hari kedepan.

Sedangkan untuk triwulan III, baru akan diupayakan, Desember mendatang. “Untuk Desember, saya belum bisa pastikan untuk triwulan III dan IV karena saya masih harus berkoordinasi dulu dengan pak Bupati, dan ada kemungkinan, Desember nanti, hanya satu triwulan saja,” kata Sekab.

Pernyataan Sekab, langsung disepakati bersama. Sekadar diketahui, total biaya operasional milik aparatur desa, untuk satu tahun, atau empat triwulan diduga mencapai Rp10 miliar lebih, belum juga dibayarkan Pemkab, hingga saat ini. (UK)