TERNATE – Listrik merupakan kebutuhan masyarakat terutama mereka yang hidup di daerah pulau terluar. Namun permasalahan ini akan segera teratasi, seiring dengan akan di resmikannya Perusahaan Listrik Negara (PLN) oleh Walikota Ternate, Burhan Abdurahman.
Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Ternate Saiful Arsyad saat dikonfirmasi wartawan Gamalamanews.com Selasa (10/10) mengatakan, “Rencananya Walikota Ternate Burhan Abdurahman, bakal ke Batang Dua dan memiliki dua agenda khusus diantaranya yang pertama meresmikan PLN di Batang Dua dan juga peresmian Gereja”, jelas Saiful.
Menurutnya, rencana peresmian listrik sudah seharusnya dilakukan secepat mungkin karena hal ini menjadi keinginan masyarakat yang ada di Batang Dua.
Namun untuk secara teknis belum memiliki jadwal yang pas karena agenda bisa berubah nanti disesuaikan saja acara peresmiannya. Rencananya peresmian dilakukan pada satu titik atau ditempat yang berbeda untuk dua agenda. “Teknis dilapangan apakah dilakukan satu titik atau dua titik itu nanti diatur namun yang menjadi perencanaan satu titik saja namun belum pasti,” tuturnya.
Sementara itu, untuk pihak PLN sendiri sudah sangat siap dan perencanaannya tanggal 14 Oktober ini kalau sudah fix maka Disperkrim bakal lakukan koordinasi ke pihak PLN. “Pihak PLN sudah sangat siap tinggal peresmian saja kalau tidak ada pergeseran maka tanggal 14 ini sudah dilakukan peresmian,” kata Kabag Humas.
Lanjutnya, dalam perencanaan peresmian ke Batang Dua hingga sejauh ini belum ada kepastian kapal apa yang akan digunakan. Pihak Pemerintah Daerah (Pemda) sudah melakukan koordinasi terhadap Badan Sar Nasional (Basarnas) untuk menggunakan kapal Basarnas namun hingga saat ini belum mendapat respon positif.
“Rencananya peresmian PLN dibatang dua rombongan Walikota bakal menggunakan kapal Basarnas namun sejauh ini belum ada kepastian karena penggunaan kapal harus melalui prosedur menyurat, dan sudah dilakukan oleh Pemkot namun Basarnas juga harus menyurat ke Basarnas pusat untuk penggunaan kapal namun belum ada respon juga dari pusat,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi jika tidak ada persetujuan dari Basranas lanjut Dia, Pemkot juga mempunya dua alternatif lain yakni kapal KSOP atau Kapal Ferri. “Kalau Kepala Basarnas belum dapat izin maka masih memiliki dua solusi yaitu menggunakan kapal KSOP atau Ferry”, tutupnya. (HARI)
